Sekuritisasi Dalam Konteks Sistem Pertahanan Indonesia

Sekuritisasi Dalam Konteks Sistem Pertahanan Indonesia

Daniel Andrew Parningotan Gultom

A.    Pengantar

Sekuritisasi dalam Studi hubungan internasional menurut (Mazhab Kopenhagen) ialah sebuah proses perubahan subjek menjadi sebuah persoalan dalam konteks keamanan oleh negara. Ini merupakan politisasi versi ekstrem yang memberikan izin untuk melakukan cara apapun untuk menjaga keamanan. Isu yang tersekuritisasi tidak selalu berupa isu yang menentukan suatu keberlangsungan sebuah negara. Isu yang telah tersekuritisasi justru adalah isu pada saat seseorang telah berhasil memberikan perubahan terhadap suatu isu menjadi persoalan-persoalan hidup dan mati      atau bisa dikatakan eksistensial. Teoriwan sekuritisasi menegaskan bahwa subjek yang telah berhasil untuk tersekuritisasi telah mendapat lebih banyak perhatian dan juga sumber daya dibandingkan dengan subjek yang telah gagal tersekuritisasi hingga akhirnya dapat memicu kerugian manusia yang lebih besar.

Contoh yang sering digunakan oleh para teoriwan ialah pembahasan mengenai tentang ancaman terorisme di dalam berbagai diskusi mengenai keamanan, padahal ancaman mengenai kecelakaan lalu lintas dan juga penyakit sangat jauh lebih besar.Studi mengenai sekuritisasi berusaha untuk memahami "siapa yang melakukan sekuritisasi (pelaku), atas dasar apa (ancaman), untuk siapa atau bisa dikatakan menjadi objek acuan, mengapa, bagaimana hasilnya, dan apa saja syaratnya.

Sesuai dengan namanya, yang menjadi aktor sekuritisasi ialah pihak-pihak yang t mengusahakan sekuritisasi. Yang menjadi aktor tersebut akan melakukan berbagai usaha-usaha yang dapat disebut dengan sosialisasi ide atau yang dapat disebut juga speech act, dengan melakukan cara kampanye existential threat, yakni isu-isu mengenai ancaman eksistensial yang direncanakan. Usaha mengenai sekuritisasi ini akan ditujukan kepada audience, atau dapat juga disebut dengan pihak-pihak yang ingin dipengaruhi oleh aktor aktor untuk memiliki kepercayaan existential threat, dan juga akan memberikan pengaruh kepada referent object, yakni pihak pihak yang akan mendapatkan ancaman jika isu isu tersebut tidak ditanggapin dengan cara serius.

Subjek yang telah diberikan disekuritisasi tidak memiliki arti bahwa subjek merupakan suatu esensi obyektif untuk kelangsungan hidup bagi negara tertentu, tetapi memiliki arti bahwa seseorang dengan sukses telah dapat membangun sesuatu hal sebagai sebuah masalah eksistensial. Pada prinsipnya, siapa pun dapat berhasil dalam membangun sesuatu hal sebagai sebuah masalah keamanan melalui sebuah tindak tutur. Kemampuan untuk secara efektif sekuritisasi subjek yang telah diberikan,      bagaimanapun, sangat memiliki ketergantungan terhadap kedua status actor-aktor tertentu, dan juga apakah isu-isu serupa umumnya dianggap juga sebagai ancaman keamanan.

Namun juga, sekuritisasi dapat dikatakan dengan mudah untuk melibatkan lebih dari satu terhadap sektor-sektor ini. Contoh dari kasus 2003 Invasi Irak, orang orang dapat mengatakan bahwa konflik tersebut disekuritisasi militer; senjata pemusnah massal merupakan salah satu alasan untuk melakukan invasi. Akan tetapi, perang itu juga disekuritisasi sebagai suatu masalah sosial; yakni hak asasi manusia. di Irak Saddam disebutkan di dalam pemikiran publik.

 Contoh lain jelas akan menjadi suatu perdebatan imigrasi di Amerika Serikat. Kekhawatiran mengenai infiltrasi teroris secara teratur dikutip sebagai suati alasan untuk melakukan kontrol yang ketat dari perbatasan. Karena akan lebih mudah untuk sekuritisasi masalah setelah 11 September, keprihatinan ini demi keselamatan dan keamanan telah mengambil banyak perhatian melalui faktor-faktor ekonomi yang selalu bermain dalam migrasi internasional.

B.     Pembahasan

Menurut saya mengenai sekuritisasi dalam konteks keamanan Indonesia adalah hal yang tidak terlalu dianggap, karna mayoritas dari isu yang terjadi di Indonesia kebanyakan selalu dikaitkan dengan sektor ekonomi dan juga sektor politik. Sangat jarang suatu isu itu dianggap sebagai sebuah ancaman keamanan bagi kedaulatan bangsa dan negara. Sebagai contohnya isu mengenai tenaga kerja yang datang dari luar untuk mengerjakan proyek pembangunan yang ada di Indonesia, banyak media yang mengekspos bahwa kedatangan mereka dapat mengganggu perekonomian masyarakat, karna Presiden Indonesia yakni Joko Widodo lebih memperkerjakan tenaga asing dari pada Indonesia sehingga mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan yang seharusnya bisa didapat oleh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini media lebih mengekspos hal hal tersebut, media tidak pernah memberikan berita kepada masyarakat bahwa kedatangan tenaga kerja asing justru dapat mengancam keamanan Indonesia, bisa saja mereka memiliki pekerjaan lain selain melalukan proyek pembangunan di Indonesia. Kemungkinan pekerjaan lain yang mereka lakukan bisa saja bahwa mereka dapat me mata matai negara Indonesia, sehingga melaporkan keadaan Indonesia kepada negara asalnya. Kemudian mereka bisa saja dapat mengancam keamanan Indonesia dengan membangun infrastruktur yang tidak sesuai dengan standart sehingga hal tersebut juga dapat mengancam masyarakat Indonesia.

Hal berikutnya yang menjadi suatu opini bagi saya mengenai hal sekuritisasi di Indonesia ialah kurangnya pemerintah memberikan perhatian terhadap isu yang memiliki potensi untuk terjadinya perang bagi negara lain yang dapat mengancam negara Indonesia dan negara lain, sebagai contoh yang bisa saya sebutkan ialah pencurian budaya dan juga perebutan pulau yang dilakukan oleh Malaysia yang membuat banyak masyarakat menjadi geram akan tingkah laku dari negara Malaysia. Banyak forum yang tidak resmi ataupun bisa dibilang dengan Bahasa sehari hari ialah banyak tongkrongan yang membahasa masalah tersebut dan menyalahkan pemerintahan Indonesia kenapa Indonesia tidak bertindak tegas, kenapa Indonesia tidak menyerang Malaysia saja , padahal Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah masyarkat yang banyak dibandingkan dengan negara Malaysia. khususnya pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang marak maraknya pencurian budaya oleh negara Malaysia. Dalam hal ini Indonesia tidak memiliki sikap yang tegas terhadap Malaysia bahkan Presiden Indonesia yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengeluarkan pernyataan apapun kepada Malaysia dan juga kepada masyarkat yang sudah resah akan tingkah laku dari negara Malaysia.

Dapat diambil kesimpulan dari hal telah saya jelaskan diatas ialah bahwa begitu banyak hal yang seharusnya dapat dijadikan sebuah konteks sekuritisasi bagi negara Indonesia, akan tetapi Indonesia lebih memilih hal lain, yakni permasalahan ekonomi dan politik, sehingga isu-isu mengenai keamanan terabaikan dan tidak memiliki tempat untuk dijadikan kajian yang penting bagi pemerintah. Hal tersebut terjadi bisa saja karena pada saat ini Indonesia adalah negara yang  berkembang, sehingga Indonesia lebih memperhatikan sektor ekonomi dan pembangunan agar dapat bersaing dengan negara lain. Akan tetapi saya memiliki pendapat mengenai masalah ini karna Indonesia memiliki landasan untuk politik yang bebas aktif, jadi Indonesia sangat anti untuk melakukan aliansi dengan negara lain. Sehingga ini dapat menjadi ancaman bagi Indonesia yang lebih mementingkan aspek ekonomi dan pembangunan dari pada aspek militer, dan juga Indonesia lebih memilih untuk tidak membentuk aliansi agar dapat memperkuat keamanan Indonesia.